Sebagai bagian dari rangkaian acara 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN, wadah diskusi yang menjembatani para pelaku usaha dengan pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan, Harian Kompas bersama PT PLN (Persero) menggelar CEO Connect di Bentara Budaya Art Galery Jakarta pada Kamis (16/10/2025). CEO Connect kali ini menjadi edisi pembuka dari rangkaian forum yang akan berlanjut hingga puncak 16th Kompas100 CEO Forum 2025 Powered by PLN, sebagai upaya menyatukan gagasan lintas sektor bagi kemajuan ekonomi nasional.
Forum eksklusif bertajuk “Menata Arah Indonesia: Derap Langkah Membangun Kemandirian Ekonomi melalui Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT)” ini menjadi ruang dialog mendalam untuk menyatukan gagasan strategis dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
Diskusi dipandu oleh wartawan Harian Kompas Aris Prasetyo. Turut hadir sebagai pembicara, Direktur Konservasi Energi Dirjen EBTJE Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE, Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group Lenita Tobing, serta Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono.
Diskusi ini membedah arah kebijakan dan strategi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global. Dibuka dari pihak kementerian, di mana Direktur Komnsrvasi Energi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional di bidang energi.
“Energi bukan semata urusan pasokan, melainkan instrumen kedaulatan. Ketika kita mampu menguasai sumber daya, teknologi, dan kebijakannya, di situlah Indonesia benar-benar mandiri,” ujar Hendra.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat kebijakan menuju swasembada energi dengan menyiapkan serangkaian instrumen fiskal dan nonfiskal. Termasuk di antaranya renewable energy fund, penyederhanaan izin proyek EBT, serta kolaborasi riset dengan lembaga teknologi dalam negeri.
Eniya menambahkan, penguatan infrastruktur dan riset menjadi dua fondasi utama agar transisi ini berjalan efektif. Tanpa riset, kita akan terus menjadi pengguna, bukan pencipta teknologi. Karena itu, Kementerian ESDM kini mendorong kolaborasi dengan universitas dan lembaga litbang nasional untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan Indonesia, katanya.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Suroso Isnandar Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) menyoroti pentingnya pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan energi masa depan.
“PT PLN (Persero) saat ini bukan hanya penyedia listrik, tetapi motor penggerak ekosistem energi hijau nasional,” tuturnya.
Suroso isnandar memaparkan bahwa PT PLN (Persero) telah menyiapkan peta jalan transformasi energi untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan smart grid, pengembangan pembangkit tenaga surya di kawasan industri, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai yang dapat memperluas jangkauan pasokan hijau.
Ia menilai, keberhasilan transisi energi akan sangat bergantung pada kemitraan lintas sektor. “Kita butuh ecosystem thinking, yakni kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, PT PLN (Persero) sebagai integrator, dan swasta sebagai inovator. Kalau semua bergerak dengan arah yang sama, kita tidak hanya mencapai ketahanan energi, tapi juga membuka babak baru kemandirian ekonomi,” jelasnya.
Suroso Isnandar menambahkan, investasi di sektor EBT harus dipandang sebagai peluang jangka panjang, bukan beban. Ia meyakini EBT memiliki efek berganda, antara lain menumbuhkan industri baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Ketika kita membangun pembangkit surya di pelosok, itu bukan sekadar proyek energi. Itu pembangunan ekonomi lokal,” tegasnya.
Dari perspektif lembaga keuangan internasional, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menilai bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjalankan transisi energi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kemampuan negara ini menarik arus investasi jangka panjang.
“Sebenarnya, Indonesia memiliki potensi luar biasa di kacamata investor global. Mulai dari sumber daya yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta komitmen yang kuat untuk transisi hijau. Namun, untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan dan arus investasi jangka panjang, konsistensi kebijakan menjadi faktor paling krusial,” jelasnya.
Dalam pandangannya, investasi hijau bukan semata soal ketersediaan dana, tetapi juga kepastian bahwa proyek yang didanai akan memberikan dampak berkelanjutan. Donny menekankan bahwa investor global saat ini juga menilai manfaat sosial, peningkatan kompetensi lokal, dan tata kelola yang kredibel.
Di situlah, Standard Chartered Indonesia mengambil peran sebagai jembatan antara kebutuhan pembiayaan domestik dan ekspektasi global terhadap proyek energi bersih. Mereka aktif mengembangkan instrumen seperti green bond dan sustainability-linked financing untuk membantu proyek EBT mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif.
Selain pembiayaan, dukungan juga diberikan melalui pendampingan teknis dan konsultasi strategis agar proyek energi Indonesia siap memenuhi standar internasional. Donny menegaskan bahwa Standard Chartered Indonesia ingin memastikan bahwa proyek yang lahir di Indonesia bukan hanya hijau di atas kertas, tapi juga kuat dalam tata kelola dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.
Diskusi berlanjut pada bagaimana sektor swasta dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari gelombang transisi energi yang tengah berlangsung. Di sini, Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group Lenita Tobing menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mengubah transisi energi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai, Indonesia saat ini berada di momentum yang sangat strategis. Dengan potensi sumber daya yang melimpah, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga peluang besar di rantai pasok baterai kendaraan listrik, sektor swasta memiliki ruang besar untuk berperan aktif dalam mempercepat kemandirian energi nasional.
Lenita juga menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi oleh model bisnis yang inklusif dan berbasis kolaborasi.
“Di banyak negara, percepatan EBT terjadi ketika pemerintah membuka ruang bagi kemitraan publik-swasta, memperkuat riset lokal, dan membangun rantai pasok yang otonom. Jika semua itu dilakukan secara simultan, Indonesia bisa menghindari ketergantungan baru pada impor teknologi,” paparnya.
Berdasarkan studi dan pengalaman global, Lenita menilai ada sejumlah langkah cepat atau quick wins yang dapat segera diimplementasikan di Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan energi bersih. Misalnya, memperluas proyek rooftop solar di kawasan industri, mendorong integrasi digital dalam sistem energi, serta memperkuat insentif bagi investor yang menanam modal pada riset dan manufaktur komponen lokal.
“Kalau dirancang dengan strategi yang tepat, industri energi bersih akan menjadi roda penggerak ekonomi baru Indonesia yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan kemandirian bagi bangsa,” pungkas Lenita.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono pun menyepakati bahwa transformasi menuju energi bersih merupakan perjalanan strategis yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan energi hari ini dan investasi masa depan.
Menurutnya, tantangan terbesar bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, sembari menurunkan emisi dan memperkuat daya saing industri nasional. Untuk itu, PT Pertamina (Persero) memposisikan diri sebagai penggerak transisi dengan tetap menjaga pasokan energi konvensional agar ekonomi tetap berjalan, sambil menyiapkan portofolio baru berbasis energi terbarukan.
Lebih jauh, Agung menekankan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari pengurangan emisi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menguasai teknologi dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Transformasi ini harus menjadi jalan menuju kedaulatan energi dan kemandirian teknologi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna. Kita harus menjadi bagian dari pencipta solusi,” katanya.
Ia menutup dengan refleksi yang menegaskan arah jangka panjang PT Pertamina (Persero). Menurutnya, sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, PT Pertamina (Persero) mengemban mandat strategis untuk menjaga ketahanan energi hari ini sambil memastikan keberlanjutan energi untuk generasi mendatang. Transisi ini bukan semata soal efisiensi, tetapi tentang masa depan bangsa.
Sebagai awal dari rangkaian 16th Kompas100 CEO Forum 2025 powered by PLN, forum ini menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar perubahan sumber daya, melainkan fondasi bagi transformasi ekonomi nasional. Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan akademisi, energi bersih dipandang sebagai kunci untuk memperkuat daya saing, membuka peluang investasi, serta menyiapkan masa depan yang tangguh, hijau, dan berdaulat bagi Indonesia.
16th Kompas100 CEO Forum 2025 powered by PLN didukung oleh PT PLN (Persero), Standard Chartered Indonesia, Boston Consulting Group, PT Pertamina (Persero).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai konferensi ini, silakan kunjungi: kompas100.kompas.id
Ikuti juga Kompas100 CEO Forum di media sosial melalui akun @kompas100ceoforum dan tagar #Kompas100CEOForum
Sumber: Harian Kompas & Kompas.id